Kemenhaj Berkomitmen Penuh Wujudkan Nol Korupsi

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmen penuh Kemenhaj dalam mewujudkan nol korupsi sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam Taklimat Awal Tahun jajaran Kabinet di Hambalang, Bogor, Selasa (7/1/2026), Presiden Prabowo mengarahkan tata kelola negara yang bersih, khususnya pada sektor perhajian.

Baca Juga: Prediksi Purbaya Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal IV, Meleset dari Target

“Presiden Prabowo sangat serius dalam upaya bersih-bersih pengelolaan negara. Khusus di bidang perhajian yang saya tangani bersama Gus Irfan, Presiden berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih,” ujar Dahnil, dikutip dari siaran pers Kemenhaj, Rabu (8/1).

Ia menegaskan bahwa Presiden secara eksplisit menghendaki Kementerian Haji dan Umrah menjadi kementerian dengan nol toleransi terhadap korupsi dan rente, serta bebas dari praktik-praktik amoral yang mencederai amanah pelayanan jemaah.

“Presiden ingin Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu kementerian yang nol korupsi, atau zero tolerance terhadap praktik rente, praktik korupsi, maupun praktik amoral lainnya,” tegasnya.

Wamenhaj menjelaskan bahwa saat ini proses persiapan perhajian berada pada fase-fase krusial, khususnya pada tahapan pengadaan layanan yang rawan disusupi kepentingan tidak sehat, mulai dari pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga kerja sama syarikah.

“Sekarang ini kita berada di titik-titik kritis. Proses pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga sebelumnya pengadaan syarikah sedang dan sudah berlangsung, dan di fase-fase inilah potensi rente dan korupsi bisa terjadi,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Wamenhaj mengaku masih menerima laporan adanya indikasi upaya cashback, rente, dan intervensi terhadap proses pengadaan, bahkan dengan mencatut nama pimpinan kementerian.

“Saya masih mendengar adanya upaya-upaya cashback, upaya rente, dan upaya korupsi, termasuk mempengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan Menteri maupun Wakil Menteri,” ungkapnya.

Dahnil menegaskan bahwa dirinya bersama Menteri Haji dan Umrah berkomitmen penuh menjalankan amanah Presiden untuk memastikan seluruh jajaran Kementerian Haji terbebas dari praktik korupsi dalam bentuk apa pun.

“Pak Menteri dan saya berkomitmen penuh menunaikan amanah Presiden agar Kementerian Haji dan seluruh personelnya benar-benar bersih dari praktik korupsi dan rente,” katanya.